BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Betakang
Perbankan di Indonesia yang berazaskan demokrasi ekonomi dengan fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, mempunyai peran yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Sehubungan dengan itu pelavanan jasa perbankan merupakan salah satu sasaran yang diharapkan dapat memenuhi peranan strategis yang dimaksud. Namun demikian krisis ekonomi secara nasional yang tak kunjung usai berdampak pula pada krisis kinerja keuangan khususnya dunia perbankan. Hal ini sebagaimana yang diinformasikan oleh otoritas moneter, Bank Indonesia pada laporan tahunan 2001 tentang kebijakan dan perkembangan perbankan tahun 2001 mencakup dua bagian besar yaitu:
1. Program Penyehatan Perbankan yang meliputi penjaminan Pemerintah bagi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), program rekapitalisasi Bank Umum dan restrukturisasi Perbankan.
2. Pemantapan sistem perbankan yang meliputi pengembangan inftastruktur dan peningkatan good govermence, serta penyempurnaan pengaturan dan pemantapan system pengawasan bank.
Terdapat empat program utama yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam upaya penyehatan sistem perbankan. Pertama, menyempurnakan lebih lanjut pelaksanaan penerapan prinsip kehati-hatian dalam upaya memperbaiki kondisi internal perbankan dan meningkatkan daya tahan terhadap, gejolak eksternal. Program ini meliputi berbagai upaya untuk meningkatkan persyaratan minimum permodalan perbankan, menyempurnakan ketentuan kualitas aktiva produktif, serta meningkatkan transparansi dan akses informasi oleh masyarakat terhadap laporan keuangan perbankan. Kedua, memperkuat fungsi pengawasan perbankan. Ketiga, menyempurnakan ketentuan dan perangkat hukum yang meliputi pengkajian Rancangan Undang-Undang Perbankan, Rancangan Undang-Undang Kebangkrutan, dan pendirian lembaga asuransi simpanan. Keempat, melakukan restrukturisasi dan penvehatan perbankan, seperti dilakukannya merger antar bank, program rekapitalisasi perbankan.
Didalam sistem perbankan di Indonesia, Bank Indonesia merupakan lembaga yang menetapkan ukuran dan menilai tingkat kinerja bank. Tiga kelompok kegiatan usaha dari bank yang dinilai sebagai faktor yang mempengaruhi tingkat kesehatan bank adalah keadaan keuangan, yang meliputi perkembangan serta keadaan likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas. Kelompok berikutnya adalah aktiva produktif, yaitu semua aktiva yang diharapkan dapat memberikan hasil, dan yang terakhir adalah kelompok pelaksanaan suatu kerja, prosedur dan peraturan di bidang perbankan.
Bank merupakan suatu institusi keuangan yang dibangun di atas kepercayaan, oleh karenanya tidak dapat dipungkiri bahwa dana bank sebagian besar berasal dari pihak ketiga, mengingat minimnya dana sendiri yang dimiliki oleh bank. Melihat kondisi tersebut tentu hanya bank yang sehat dan berkinerja baik yang dipercaya oleh masyarakat. Oleh sebab itu apabila bisnis perbankan tidak dikelola secara profesional, maka akan berakibat buruk di masa yang akan datang.
Upaya pemerintah di dalam memulihkan kinerja Perbankan pada pasca krisis dengan jalan memberikan pinjaman berupa obligasi pemerintah atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Komitmen Pemerintah telah membuahkan hasil, walaupun pertumbuhan belum secara, signifikan dapat memulihkan perekonomian secara nasional (khususnya dibidang perbankan). Hal ini bisa dibaca dari laporan perkembangan kineria perbankan secara nasional pada akhir tahun 2001, dari jumlah Bank Umum di Indonesia 95% menunjukkan kinerja keuangan yang cukup menggembirakan, yaitu permodalan atau Capital Adecuacy Rasio (CAR) minimal 8% sudah dapat dipenuhi, kemudian dari struktur pinjaman dapat ditekan untuk Posisi Non Performing Loan ( NPL ) rnenjadi di bawah 5% serta didukung oleh Net Margin ( NIM ) dengan spread antara 1,5% sampai dengan 3%.
Bank disamping sebagai institusi penghimpun dana masyarakat, bank merupakan institusi penyalur dana kepada masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998, bahwa bank merupakan badan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali pada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Secara nasional gerakan pemberian pinjaman untuk melakukan investasi ke sektor dunia usaha masih menunjukkan pergerakan yang lamban, yaitu di tahun 2000 Loan to Deposit Rasio (LDR) dari 32% hanya naik menjadi 35% di tahun 2001.
Pada persaingan industri perbankan yang sedemikian kompetitif, industri perbankan senantiasa berupaya untuk meningkatkan pendapatannya melalui berbagai cara. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah meningkatkan penghimpunan dana yang berasal dari masyarakat, baik berupa giro, tabungan maupun deposito bedangka dan menyalurkannya kembali dana, tersebut kepada masyarakat dalam wujud pinjaman modal kerja, investasi maupun konsumsi. Didalam pengelolaan dana masvarakat yang lebih dikenal dengan dana pihak ke III dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman maka, peranan manajemen MAP (Manajemen Aktiva Passiva) sangat diperlukan hal ini harus benar-benar mengoptimalkan dana yang ada untuk ditempatkan kembali sehingga mendapatkan spread yang menguntungkan. Pada kondisi ini manajemen Map harus mampu memperhatikan likuiditas dan sovabilitas dari bank, kebijakan ini dituntut untuk pandai-pandai menganalisa atau memprediksi perilaku nasabah-nasabah prima yang tergolong corparate sehingga tidak teqach aidle fund yang pada akhirnya berdampak pada kurang optimalnya pendapatan bank.
Sebagaimana disampaikan oleh Bank Indonesia Surabaya melalui Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Propinsi Jawa Timur edisi Desember tahun 2001, gambaran tentang prestasi yang telah dicapai melalui penghimpunan dana pihak ke III pinjaman yang diberikan oleh perbankan di Jawa Timur selama sepuluh tahun terakhir, yaitu Desember 1992 sampai dengan Desember 2001.
Sebagaimana yang disampaikan oleh manajemen PT. Bank Jatim yang berkomitmen Meraih Prestasi Meningkatkan Eksistensi dengan dikukuhkannya sebagai salah satu dari 89 bank berpredikat sangat bagus dalam rating 150 bank di majalah Info Bank edisi No. 264 bulan Juli 2001, disampaikan bahwa kinerja per bulan Mei 2001 sangat menggembirakan Stakeholder denggan telah tercapainya CAR (Capital Adecuaqy Ratio) 15,7% melebihi ketentuan Bank Indonesia minimal 8%, begitu juga NPL (Non Performing Loan) hanya 0,71 % yang seharusnya batas maksimal Bank Indonesia 5 %. Adapun total dana masyarakat yang dapat dihimpun Mencapai Rp. 3,69 Miliar sedangkan kredit yang disalurkan, Rp. 1,31 Miliar dan pada akhir Juni 2001 mampu memperoleh laba 107 M.
Adapun didalam menangani kredit macet/ kredit bermasalah PT. Bank Jatim dengan melaksanakan program restrukturisasi, rescheduling dan reconditioning terhadap debitur yang secara ekonomis usahanya dapat dipertanggungjawabkan serta mampu mengembalikan utangnya. Untuk penyaluran kredit baru dilaksanakan secara sangat selektif dan diprioritaskan kepada jenis usaha yang dapat memberikan nilai tambah, usaha yang produktip dan berprospektip. Selain itu didalam mengikuti program rekapitalisasi perbankan melalui pinjaman obligasi pemerintah PT. Bank Jatim pada periode, laporan keuangan Juni 2001 sudah bersiap-siap dan mampu mengembalikan obligasi rekap tersebut mendahului bank-bank umum lainnya, ini merupakan prestasi yang harus dicatat bahwa PT. Bank Jatim ikut berperan meringankan beban APBN.
Dengan melandaskan pada permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dalam rangka penyusunan tesis dengan mengambil judul : Pengaruh Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Terhadap Total Pirijaman yang Diberikan Pada PT Bank Jatim.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Apakah penghimpunan dana pihak ke III (giro, tabungan dan deposito berjangka) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap total pinjaman yang diberikan pada PT. Bank Jatim ?
2. Manakah di antara giro, tabungan dan deposito berjangka yang mempunyai pengaruh dominan terhadap total pinjaman yang diberikan pada PT Bank Jatim ?
1.3. Tujuan Penelitian
Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Untuk mengetahui penghimpunan dana pihak ke III (giro, tabungan dan deposito berjangka) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pinjaman yang diberikan.
2. Untuk mengetahui diantara giro, tabungan, dan deposito berjangka yang dominan berpengaruh terhadap pinjaman yang diberikan pada PT Bank Jatim.
1.4. Manfaat Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka manfaat yang ingin dicapai adalah
1. Bagi Manajemen; PT. Bank Pembangunan Daerah Jatim, dengan mengetahui perkembangan penghimpunan dana plhak ke III dan pinjaman yang diberikan dapat dipergunakan sebagai masukan untuk mempertimbangkan dalam mengambil kebijakan fiinding dan lending yang akan diimplementasikan guna optimalisasi kinerja tahun-tahun yang akan datang.
2. Bagi Ilmu Pengetahuan; Sebagai karya ilmlah, maka hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya disiplin ilmu ekonomi.
3. Bagi pembaca / peneliti selanjutnya; Dapat dipergunakan sebagai bahan bacaan, sumbangan pemikiran dan dapat dipakai sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya.
4. Bagi Kreditur dan Calon Debitur Dapat mengetahui tingkat keamanan, ke-hati-hatian di dalam mengelola dana masyarakat yang dihimpun dan selanjutnya disalurkan ke Debitur.
Judul : PENGARUH PENGHIMPUNAN DANA PIHAK KETIGA TERHADAP TOTAL PINJAMAN YANG DIBERIKAN PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR (EKN-09))
Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File
atau klik disini